Peristiwa Yang Terjadi Pada Masa Pemerintahan B.J Habibie
1. Reformasi Ekonomi Habibie 1998-1999: Sebuah Kebijakan Atasi Krisis Ekonomi Orde Baru.
Era Orde baru ini dimulai sejak dikeluarkannya dekrit presiden yang ditandatangani oleh presiden Soekarno, dekrit ini berisi pemberian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Kemudian, dekrit ini dikenal dengan dokumen Supersemar atau surat perintah sebelas maret, dokumen ini juga menjadi alat pemindah kekuasaan eksekutif dari Soekarno kepada Soeharto. Setelah menjabat sebagai presiden, Soeharto banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan militer untuk membersihkan politik Indonesia, hal ini sekaligus menjadi tanda awal pemerintahan Orde Baru (Orba). Beberapa kebijakan yang ada tidak hanya membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negative yang tampak dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam hal ekonomi krisis moneter yang terjadi adalah factor utama keruntuhan masa orde baru yang dijaga oleh Soeharto, Krisis ini membuat Soeharto turun jabatan sebagai presiden secara paksa.
B.J Habibie dilantik menjadi presiden pada 21 Mei 1998 usai presiden Soeharto membeacakan pidato pengunduran dirinya sebagai presiden RI. Juga dalam pidatonya Soeharto mengetakan sesuai dengan UUD 1945 pasal 8 B.J Habibie selaku wakil presiden akan menggantikan posisi Soeharto untuk melanjutkan masa jabatan presiden mandatari 19998-2003. Presiden B.J Habibie selaku pengganti Soeharto, mempunyai tugas yang cukup besar yaitu untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang saat itu tengah dilanda krisis moneter, masa B.J Habibie ini memiliki warisan yang harus diselesaikan di era orde baru. Krisis moneter yang terjadi pada 1997 ini menjadi permasalahan utama yang harus segera di selesaikan, sebab reformasi yang menurunkan Soeharto didasari oleh krisis moneter yang mengguncang Indonesia kala itu. Perbaikan di fokuskan pada bidang ekonomi, karena pada bidang ini mempunyai dampak yang cukup besar dan luas dalam kehidupan. Sector ekonomi menjadi penompang utama dalam pergerakan suatu negara, sosial politik dan ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan yang erat.
Krisis moneter yang melanda Indonesia merupakan dampak besar yang dirasakan masyarakat akibat berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Krisis moneter yang melanda Indonesia berawal dari krisis moneter regional dikawasan Asia Tenggara saat Thailand melakukan devaluasi mata uang Bath. Dampak yang dirasakan Indonesia adalah nilai tukar rupiah mengalami penurunan yang cukup signifikan di awal tahun 1998. Inilah yang menyebabkan Krisis dalam segala bidang di Indonesia, khususnya dalam sector perbankan yang menjadi roda pergerakan suatu negara. Krisis yang terus berlanjut ini menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam pembangunan nasional yang mengiringi kebijakan ekonomi yang ada.
Jika diteliti, penyebab dari krisis moneter ini adalah hutang negara atau hutang swasta yang mencapai nominal yang cukup tinggi. Krisis moneter membawa dampak kurang baik dalam sector ekonomi Indonesia, banyak terjadi kelaparan di berbagai pelosok tanah air ini mengundang simpati dari berbagai kalangan, tak terkecuali mahasiswa. Presiden B.J Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai upaya mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk, minimal mampu mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia akibat dari krisis moneter yang terjadi pada 1997-1998. Beberapa kebijakan B.J Habibie ini bertujuan untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia yang terguncang, serta menanggulangi permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai komplikasi krisis moneter. Beberapa kebijakan B.J Habibie adalah melarang adanya monopoli dalam perekonomian nasional dengan disusunnya undang-undang larangan monopoli menciptakan kondisi ekonomi yang meningkat lebih baik dari yang sebelumnya, mengesahkan undang-undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia serta membuat badan penyehat perbankan nasioanal atau BPPN.
2. Kebebasan Pers
Presiden B.J Habibie keika menjabat sebagai presiden RI memberikan ruang seluas-luasnya bagi HAM dan Demokrasi. Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia ini, ada 3 kebijakan yang diberlakukan, yaitu kebebasan pers, kebebasan berpendapat di muka umum, dan membebaskan tahanan politik. Kebebasan Pers ini berdampak positif bagi perkembangan jumlah penerbitan di Indonesia setelah reformasi. Pada masa Orde Baru jumlah media meningkat cukup signifikan, yakni 289 untuk media cetak dan 996 radio swastanya. Dan setelah reformasi jumlah ini meningkat menjadi 1.398 dan penyiaran swastanya berjumlah 74 stasiun. Untuk memperkuat kebebasan pers yang telah ada, ini di perkuat dengan adanya UU No.40 Tahun 1999 mengenai pers.
Sedangkan untuk kebebasan berpendapat, presiden B.J Habibie mengeluarkan UU No.9 Rahun 1999. Dalam UU ini mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat dan mendorong lahirnya berbagai kekuatan sosial politik di masyarakat dan pendirian berbagai asosiasi profesi. Untuk bidang Reformasi Hukum, B.J Habibie juga mengeluarkan Undang-undang sebanyak 68 dalam rentang waktu 16 bulan. Ini juga merupakan prestasi bagi presiden B.J Habibie sendiri yang berhasil membawa Indonesia keluar dari masa krisis moneter.
3. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia
Timor Timur atau Timor Leste dibawah kekuasaan bangsa Portugis selama 450 tahun, hingga 28 November 1975 ketika kemerdekaannya dideklarasikan. Dan awal bulan Desember 1975, dua minggu setelah kemerdekaan Timor Timur kembali dikuasai Indonesia sampai tahun 1999 pada masa B.J Habibie. Timor Timur ini dijajah oleh bangsa Portugis pada abad ke-16 yang dikenal sebagai Timor Portugis sampai Portugis melepas negara ini. Tahun 1975, Timor Timur kembali memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi Indonesia menjadikan wilayah ini sebagai provinsi ke-27 dengan nama Timor Timur yang sebelumnya Bernama Timor Leste.
Berakhirnya fase Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 sebagai akibat dari adanya Gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa, yang telah membuka cakrawala baru bagi penyelesaian persolan Timor Timur. Kemudian, situasi ini dimanfaatkan oleh peraih Nobel Perdamaian Jose Ramos Horta untuk meminta dukungan internasional untuk pemerintah Indonesia. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999 pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden B.J Habibie mengadakan referendum untuk Timor Leste yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.
Majelis Konstituante Timor Timur menandatangani konstitusi pertama wilayah itu pada 22 Maret 2002, dans etelah pemilihan presiden pertama Timor Timur pada 14 April, Xanana Gusmao lah yang memenangkan pemilihan tersebut dan diangkat menjadi presiden pertama Timor Timur.